Pengumuman pengarahan umum Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) 1 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 19 juni 2019, menuai respon beragam dari mahasiswa yang sedang menempuh Kuliah Kerja Nyata (KKN) regular dan pulang kampung.

Sebab, jadwalnya mengalami bentrok dengan kegiatan KKN yang berlangsung. Tak hanya jadwal pembekalan yang mengalami benturan, hari pertama PKL 1 dimulai pada 8 Juli yang juga berbenturan dengan hari penutupan KKN.

Akumulasi respon mempertanyakan benturan jadwal tersebut berasal dari kelompok kerja mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa UM. Untuk menanggapi kebijakan tersebut, mereka pun mengeluarkan siaran pers. Berikut poin-poin yang menjadi fokus bahasan dalam siaran pers tersebut:

  1. Jadwal Pengarahan Umum KPL I (KPL Kampus) KPL Semester Gasal 2019/2020 yang berbenturan dengan pelaksanaan KKN Reguler dan KKN Pulang Kampung pada semester antara ini.
  2. Informasi yang terlalu mendadak sehingga mengganggu jadwal yang sudah direncanakan oleh kelompok kerja mahasiswa KKN.
  3. Tidak sedikitnya biaya yang dikeluarkan untuk menuju Malang bagi KKN Pulang Kampung.
  4. Adanya progam kerja yang sudah direncanakan pada hari Rabu, 19 Juni 2019.
  5. Risiko terjadi kecelakaan apabila dilaksanakannya Pengarahan Umum KPL I (KPL Kampus) KPL Semester Gasal 2019/2020, karena berbenturan dengan berlangsungnya KKN Reguler dan KKN Pulang Kampung pada semester antara ini.
  6. Jadwal pelaksanaan KPL yang bersamaan dengan jadwal berakhirnya KKN yang telah ditentukan.

Tahun ini, terdapat 3345 mahasiswa peserta KKN. Mereka tersebar ke dalam 170 desa, sembilan diantaranya ikut serta dalam meneken surat keberatan akan adanya jadwal yang tumpang tindih, antara lain: KKN Slumbung Kediri, KKN Duwet Krajan Malang, KKN Plandaan Jombang, KKN Tamansuruh Banyuwangi, KKN Branggahan Kediri, KKN Kampung Anyar Banyuwangi, KKN Rejosari Banyuwangi, KKN Patok Picis Malang, KKN Balesari Malang, dan KKN Benjor Malang.

Reporter LPM Siar berhasil menghubungi salah satu inisator aksi tersebut, Muhammad Adam Nuh. Menurutnya, terjadi simpang siur informasi dan mahasiswa tidak boleh diam jika memang ada kebijakan yang memberatkan mahasiswa. Tujuannya pembekalan sendiri sebagai sarana dan edukasi bagi mahasiswa sebelum berlabuh ke lokasi yang akan dituju.

Sehubungan dengan hal itu, Adam berkeinginan agar Mahasiswa UM lebih tanggap dalam mengontrol dan mengkritisi kebijakan dari UM. Kemudian beberapa mediasi pun dijalani oleh Aliansi Mahasiswa UM pada Senin (17/6) di Gedung Rektorat untuk menemui pihak yang berwenang.

Menyikapi aksi tersebut, Ahmad Yusuf Sobri selaku Kepala Pusat Pengembangan Praktik Kerja Pengalaman Lapangan (P3KPL) memberikan keringanan bagi mahasiswa yang sedang menempuh KKN di luar Malang untuk tidak wajib mengikuti pembekalan dan cukup dengan mengirimkan perwakilan desa. Sedangkan, mahasiswa yang berada di Kabupaten Malang tetap wajib mengikuti.

Ahmad juga menjelaskan bahwa kegiatan pembekalan pada tanggal 19 Juni tersebut menyesuaikan dengan sekolah, jadi perlu koordinasi yang panjang jika harus diubah. “Saya sudah menjelaskan kepada Koordinator Antar Prodi (Kor- Prodi)  masing-masing, supaya tidak terjadi simpang siur,” terangnya.

Sementara itu, Agung Winarno, selaku kepala Pusat Sumber Daya Wilayah dan KKN (PSDWKKN) menyatakan hal yang senada, “Yang terbaik adalah seluruh mahasiswa yang mengikuti KKN dan KPL di waktu yang bersamaan, khususnya berada di Malang atau sekitarnya untuk tetap hadir pembekalan. Dan selanjutnya untuk yang aksesnya jauh harap diwakilkan,” ujarnya.

Agung juga menjelaskan jika kebijakan birokrat kampus telah dipertimbangkan sedemikian rupa demi kenyamanan bersama. “Kebijakan itu diambil melalui solusi yang sama-sama nyaman, memberikan pembelajaran yang baik bagi mahasiswa karena kondisi tiap desa berbeda-beda,” pungkasnya. (kvn/mry//rzk)

Tinggalkan Balasan